Mata Rantai Politik Media Tanah Air (Pers, Media, Masyarakat, dan Gerakan Mahasiswa)

Topik     : Demokrasi (Kebebasan Pers)

Penulis : Manuel Jeghesta Nainggolan

Editor   : Jacksen Partogi Nainggolan

Usaha Pers Nasional untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia

tidak akan pernah berhasil jika hanya menyiarkan nilai-nilai

yang dilontarkan pemerintah saja. (Ana Nadhya Abrar)

Secara  umum  dalam  buku-buku  ilmu  komunikasi,  peran  atau fungsi media dikategorikan sebagai pembawa informasi, pembawa nilai-nilai pendidikan kepada publik, pemberi hiburan, pengawasan sosial, dan memediasi pewarisan nilai-nilai (antar-generasi). Namun, terbungkamnya peran pers pada era Orde Baru, ternyata membuat para jurnalis turut meneriakan kata-kata Reformasi bersama dengan masyarakat.  Hal tersebut dilatarbelakangi oleh memori selama 30 tahun ketika masyarakat Indonesia terbelenggu oleh rezim otoriter, dimana tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak azazi manusia.  Tetapi sekarang rezim Orde Baru sudah runtuh dan tidak lagi berkuasa, dengan begitu pers telah muncul kembali dengan muka yang baru.

Berakhirnya  Orde  Baru  telah  melahirkan  rezim  yang  mendapat amanat  untuk  melaksanakan  Reformasi,  yaitu  mewujudkan  civil  society, ditandai  dengan  kekuasaan  negara  yang  secara  konsekuen  berusaha untuk  menjauhkan  kebijakan  yang  berdasarkan  kekerasan  struktural terhadap institusi pers. Tetapi ternyata ada sesuatu yang terlupakan, bahwa berakhirnya  pengendalian  yang  koersif  dan  represif  oleh  kekuasaan negara,  menjadikan  media  massa  juga  bersifat  anomali.  Pada  masa Orde Baru, media massa tidak dapat mengembangkan nilai kultural atas dasar  shared  values  kebebasan  pers, dikarenakan melalui  apparatus  hegemonis Orde Baru seperti PWI dan Dewan Pers telah dikembangkan jurnalisme pembangunan  atau  jurnalisme  Pancasila. Kemudian, mengikuti  kondisi  anomali  dalam ruang  publik  pasca Orde  Baru,  media  massa  di  Indonesia  mengambil peluang  untuk  menjadi  bagian  dari  kekuatan  pasar  kapitalisme.  Disini media  massa  bukan  hanya  menjadi  pendukung  kekuatan  kapitalisme pasar  dalam  periklanan,  tetapi  keberadaannya  sendiri  digerakkan oleh  dorongan  kekuatan  kapitalisme  pasar  yang  berasal  dari  dalam dirinya  sendiri.

Kini pers telah dianggap sebagai jalur komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Garin Nugroho dalam bukunya menuliskan bahwa selayaknya 30 persen kemampuan komunikasi adalah untuk mempertahankan kekuasaan, 30 persen untuk mendeskripsikan program, dan 40 persen untuk memandu masyarakkat.  Hal ini sangat jelas pada saat menjelang pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia, banyak para calon-calon pemimpin mempromosikan diri mereka di berbagai media baik muncul di koran, tv, atupun radio-radio. Semuanya dapat dengan mudah dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun karena tersebut dianggap sebagai komunikasi politik. Kini pers benar-benar dalam masa kejayaan dimana pers menjadi sebuah jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi yang ada pada masyarakat.

Di sisi lain, kekawatiran dari kebebasan pers yang ada sekarang muncul ketika masyarakat khawatir jika pers melewati batas atau kebablasan. Hal ini terlihat dari pemberitaan yang dianggap kurang seimbang antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pers. Untuk itu, pihak pers cenderung mengutamakan konsep berita yang kurang obyektif, sensasional dan sangat partisipan; kemudian pada level etis kemanusian kebebasan pers dinilai telah mengangkangi nilai dan norma kemasyarakatan dan lebih mengutamakan kaidah jurnalistik itu sendiri. Klaim kebebasan bisa dilihat dari kebebasan pers (liberal), yang dinilai menafikan nilai human being dan telah mengorek keutuhan ruang privat manusia. Dari fakta ini muncul kegamangan dan kemuakan masyarakat terhadap kebebasan pers yang dinilainya kebablasan. Kebebasan yang demikian berakibat pada rusaknya moral masyarakat dan mengganggu kedaulatan pemerintah, sehingga muncullah tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap pers, khususnya pada pers yang hanya sensional dan komersil belaka dalam menyajikan informasi.

Reformasi ternyata menyisakan masalah bagi pers, tidak hanya masalah kebebasan pers yang dinilai kebablasan. Tapi juga masalah yang pokok yang mencerminkan fungsi dari media massa itu sendiri. Tercatat sedikitnya ada enam prinsip tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh pers. Pertama; media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat, kedua; kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang atau tinggi tentang informasi, kebenaran, obyektivitas dan keseimbangan, ketiga; dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut seyogyanya media dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, keempat; media sedapat mungkin menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama, kelima; media hendaknya bersifat pluralistik dan mencerminkan kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang, dan hak untuk menjawab, keenam; masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan satandar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Beberapa prinsip umum di atas pada kenyataanya justru tergerus dan kurang optimal karena atmosfer pers euphoria. Pers menjadi lupa akan posisinya di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat. Saat ini pers lebih menampilkan diri sebagai pihak yang dekat dengan kekuasaan dan modal. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus yang ada, contohnya seperti pemberitaan lumpur Sidoarjo. Kita dapat melihat dimana terjadi perbedaan yang signifikan tentang pemberitaan tragedi tersebut. Bila kita melihat berita tersebut dalam stasiun tvOne, berita tersebut dinamakan sebagai lumpur sidoarjo. Sedangkan bila kita melihat berita tersebut di stasiun metro tv, berita tersebut dinamakan dengan lumpur lapindo.

Hal ini terlihat dimana media dapat dikontrol oleh pemilik modal, kenapa tv one menyebut hal tersebut sebagai lumpur sidoarjo? Karena dalam proyek pengeboran tersebut di kelola oleh PT. Lapindo Brantas yang notabene adalah PT milik Bakrie yang sekaligus juga pemegang saham tv one, sedangkan metro tv berani dengan terang-terangan menyebut berita tersebut dengan sebutan lumpur Lapindo karena memang kesalahan tersebut merupakan kesalahan PT. Lapindo milik Bakrie. Mungkin hal tersebut juga termasuk salah satu strategi politik yang dilakukan oleh Surya paloh selaku lawan politiknya Bakrie sehingga lebih terlihat sebagai perang politik antara Surya Paloh dan Bakrie. Hal ini sangat jelas menggambarkan bagaimana media saat ini sangat mudah di setir oleh penguasa atau bisa disebut lebih dekat kepada pemilik modal. Sehingga berita yang sampai pada masyarakat tidak lagi obyektif.

Belum lagi media pada saat ini ramai di isi oleh kampanye-kampanye terselubung yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut dapat dilihat pada iklan kampanye yang memperlihatkan sebuah pertempuran politik antara si A dan si B. Semuanya berusaha membangun citra positif dan berlomba-lomba mendapat pengakuan dari masyarakat dengan mengobral janj-janji manis dan menampilkan foto-foto seperti seorang pahlawan dan hal tersebut bisa ditampilkan secara berulang-ulang selama beberapa bulan tergantung pesanan sang pemilik kekuasaan dan pemilik modal.

Masih hangat juga diingatan kita dimana anak dari salah satu orang ternama di Indonesia melakukan pelanggaran hukum. Hal itu langsung santer di seluruh media baik cetak televisi maupun radio, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara. Berita tersebut dengan sekejap hilang bak di telan bumi, tidak jelas bagaimana kelanjutan dari proses hukum yang akan dijalankan. Padahal masyarakat ingin melihat apakah hukum benar-benar dapat ditegakkan di negeri ini tanpa pandang bulu. Belum lagi bila kita melihat apa yang sekarang marak ditampilkan oeh media, hampir setiap media memiliki acara sinetron unggulan, yang kebanyakan justru kurang mendidik generasi muda kita. Dimana film-film sinetron remaja justru lebih menampilkan tentang hedonisme remaja-remaja kota dan yang pada akhirnya dengan cepat menjamur ke daerah.

Tidak dapat di pungkiri bahwa peran dunia pers memang sangat besar di Negeri ini, akan tetapi yang terjadi sekarang ternyata fungsi pers mulai bergeser bukan lagi menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.  Pers lebih mengutamakan pada kepentingan para pemilik modal tanpa melihat dampak positif atau negatif yang dapat diberikan masyarakat. Pers kita telah diisi dengan berbagai kepentingan para penguasa sehingga berita yang ditampilkan pun untuk kepentingan sekelompok orang saja, tidak lagi untuk kepentingan umum (masyarakat).

Pers memang telah diberikan kebebasan dalam berkarya dengan memiliki batasan-batasan yang ditentukan. Hal tersebut dikuatkan dengan dicabutnya UU No.11 tahun 1996 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang dijadikan legitimasi hukum oleh rezim hegemonik sebelumnya dan lahirnya UU No.40 tahun 1999 tentang kebebasan pers.  Namun, alasan normatif atas signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada kehidupan warga masyarakat di ruang publik.  Disini  kebebasan  pers  dapat  diartikan  di  satu  pihak sebagai  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  (right  to  know)  masalah-masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (right to expression).

Kebebasan pers bukan hanya menyangkut keberadaan media pers, tetapi  pada  dasarnya  mencakup  suatu  rantai  dalam  proses  demokrasi. Sekaligus  melalui  kebebasan  pers  dituntut  akuntabilitas  sosial  institusi pers dalam konteks proses ini. Proses demokrasi dalam perspektif media mencakup:  bermula  dari  dinamika  kehidupan  warga  masyarakat  yang dikenal  sebagai  fakta  publik  (public  fact)  yang  memiliki  signifikansi sebagai masalah publik (public issue). Masalah publik dapat diartikan sebagai  fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat terhadap kekuasaan  umumnya,  dan  kekuasaan  negara  khususnya. Isu publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom dan independen) dalam kaidah obyektivitas  oleh  media  pers  sebagai  informasi  jurnalisme.  Lebih  jauh informasi  jurnalisme  akan  menjadi  sumber  dalam  proses  pembentukan pendapat publik (public opinion).

Kebebasan pers dilihat  bukan  semata-mata  menyangkut  keberadaan  media  jurnalisme yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus  dalam  proses  demokrasi.  Inilah  yang  mendasari  pemikiran mengapa warga harus dijamin haknya untuk mengetahui permasalahan di ruang publik dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan  pendapat,  kesemuanya  perlu  ditempatkan  dalam  prinsip demokrasi dan civil society.  Lalu, bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara?

Tulisan ini kemudian memfokuskan diri pada bagaimana gerakan mahasiswa turut andil dalam mata rantai menyangkut  keberadaan  media  jurnalisme yang bebas.  Sebagai intelektual muda dan agen perubahan yang bergerak dinamis, merupakan sarana yang tepat untuk mahasiswa memposisikan diri sebagai watch dog antara Media dengan masyarakat.  Hal ini terkait peran gerakan mahasiswa dalam mencerdaskan masyarakat terhadap arus informasi media yang bervariasi.

Konsep Perubahan dapat diambil oleh mahasiswa dalam berbagai karyanya baik lisan maupun tulisan, baik visual maupun audiovisual, terhadap kewajiban tertentu kepada masyarakat dan kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi tentang informasi, kebenaran, obyektivitas dan keseimbangan.  Masyarakat pun akan pro kepada pergerakan mahasiswa yang tidak hanya melakukan demonstrasi tanpa adanya informasi-informasi terkait data dan fakta yang dimunculkan dari mahasiswa itu sendiri.  Bukan hanya pusat data dan kajian, namun pusat komunikasi dan informasi dari sebuah gerakan mahasiswa seterusnya akan bersinergi dengan media, masyarakat, bahkan pemerintah.  Oleh karena itu, menurut saya, gerakan mahasiswa di ranah jurnalisme akan turut memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara di tengah arus informasi yang hadir sudah sangat cepat namun perlu dikonsumsi dengan tepat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: