Eksistensi Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) sebagai Representasi Keberadaan Kaum Waria di Kabupaten Banyumas

Kami adalah jiwa-jiwa yang sunyi, jiwa-jiwa yang sakit.

jiwa jiwa yang teraniaya, jiwa jiwa yang terbuang.

namun ingatlah, kami adalah jiwa yang merdeka, penuh cinta.

Raga kami boleh mengembara, tapi jiwa kami tetap bertahta.

Abstract
This article is about the existence of the Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) as a representation of transvestites in Banyumas. In a Muslim majority region, Indonesia is a country that still considers the difference of sexual orientation as something that is not getting respect and recognition. Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) is an organization that takes all the activities of transvestites in Banyumas. In this article, the source of information regarding the existence of the Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) as a representation of transvestites in Banyumas obtained from Ito (NGO Graha Mitra) and Dian (Chairman of IWAPUR). Both informants lived in Kampung Dayak, RT / RW 04/10, Kelurahan Karangklesem, where the location is also home especially for the transgender immigrants. At first, Arus Pelangi as one NGO in Purwokerto starting to IWAPUR assistance since 2006. Then, in 2009 until now, IWAPUR accompanied by a NGO called Graha Mitra.

Keywords: existence, representation, minority groups, the transvestites.

Pendahuluan

Kaum Waria sebagai Kelompok MinoritasPada dasarnya, hakekat dari kelompok minoritas adalah kelompok sosial yang dapat merujuk kepada kelompok bawahan maupun marginal. Minoritas tidak perlu bersifat numerik sebab dapat mencakup kelompok yang di bawah normal dengan memandang pada kelompok dominan dalam hal status sosial, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, dan kekuasaan politik. Pengertian tersebut selaras ketika melihat realita yang terjadi pada kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual (LGBTI).

Pelanggaran hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual (LGBTI), khususnya kaum waria terjadi di hampir seluruh aspek hak asasi manusia, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran tersebut mulai dari pengucilan oleh lingkungan keluarga, dihinakan di lingkungan pendidikan, dikeluarkan dari lingkungan pekerjaan, perbedaan perlakuan oleh aparat pemerintahan, hingga tindkan-tindakan pelecehan yang dilakukan baik oleh aparat negara maupun masyarakat di lingkungan sekitar dimana mereka berada. Oleh karena itu, kaum waria sebagai kelompok minoritas membutuhkan wadah agar segala aktivitas mereka dapat terarah dan terorganisir sesuai tujuan. Maka muncullah beberapa organisasi yang mewadahi eksistensi kaum waria, seperti Gaya Nusantara (Surabaya), Gaya Celebes (Makassar), Iwama (Ikatan Waria Malang), FKW (Forum Komunikasi Waria) untuk Jakarta, Iwaba (Ikatan Waria Bandung), Hiwat (Himpunan Waria Jawa barat), dan Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) di Kabupaten Banyumas, serta beberapa organisasi lain yang bermunculan dan konsen memperjuangkan hak-hak kemanusian kelompok marginal ini.

Ada beberapa ciri golongan minoritas sebagai sebuah kelompok. Pertama, sebagai sebuah kelompok yang diasingkan dari kehidupan dalam masyarakat luas serta diperlakukan secara berbeda. Kedua, secara obyektif golongan minoritas tergolong sebagai kelompok yang mempunyai posisi tidak menguntungkan dalam masyarakat dengan tidak diberikan kesempatan-kesempatan dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Ketiga, anggota kelompok minoritas digolongkan sebagai kelompok yang memiliki derajat rendah dan menjadi sasaran penghinaan, kebencian, serta kekerasan. Keempat, posisi subordinasi mereka tercermin dalam akses yang terbatas dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan dan pembatasan-pembatasan dalam pekerjaan. Keempat hal tersebut mencerminkan praktek diskriminasi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Kaum waria merupakan salah satu kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. “Saya itu waria ya karena dari kecil. Ya ini jiwa saya, naluri saya yang suka sama lelaki.” (Dian – Ketua IWAPUR).

Dalam hal ciri kelompok minoritas, diskriminasi yang diperoleh kaum waria di Kabupaten Banyumas bukan mengarah pada kekerasan atau pembatasan ruang gerak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diskriminasi yang diterima kaum waria lebih berasal dari pihak-pihak yang secara langsung atau tidak menjadikan kaum minoritas ini sebagai objek. Dalam hal ini, mungkin Kaum waria di Kabupaten Banyumas tidak terlalu memperoleh diskriminasi yang berujung kekerasan, namun mereka menginginkan agar mendapat pengakuan yang layak. Misalnya dalam proses pembuatan KTP, transparansi uang transport pada saat pelatihan dan pemberian moda usaha.

Kaum waria sebagai kelompok minoritas tidak terlepas dari praktek diskriminasi. Pada kenyataannya kelompok waria di Indonesia sering mengalami pelecehan, penghinaan, termasuk tindakan yang tidak manusiawi seperti penganiayaan, namun perlindung, perangkat hukum yang menjadi payung hukum bagi seluruh masyarakat untuk selalu diwarnai dengan bentuk-bentuk diskriminasi. Dalam hal ini, kaum waria di Kabupaten Banyumas juga sering mengalami diskriminasi oleh beberapa pihak tetapi tidak sampai pada kekerasan dan intensitasnya tidak terlalu tinggi.

Diskriminasi yang dialami kaum waria di Kabupaten Banyumas antara lain berasal dari petugas, preman-preman ataupun kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung turut mempengaruhi kondisi kaum waria. Salah satu contoh adalah pembangunan taman kota yang sampai saat ini ramai dikunjungi pengunjung. Dampak dari adanya taman kota tersebut pada akhirnya berpengaruh pada perekonomian kaum waria.
“Setelah ada taman kota, kita terpaksa harus naik becak pas mau mangkal. Sekarang taman kota ramai, apalagi kalau malam minggu. Jadi kita malu lewat sana.”  (Kaki Ito)

Diskriminasi yang sering dan secara langsung diterima oleh kaum waria di Kabupaten Banyumas berasal dari petugas dan preman. Umumnya, petugas tidak memanusiakan manusia ketika “musim garukan” atau preman-preman yang meminta jatah ketika kaum waria sedang menunggu pelanggan di pinggir jalan sekitar stadion mini. Hal tersebut yang menyebabkan para petugas dan preman-preman menjadi musuh bagi kaum waria di kabupaten Banyumas.
Praktek diskriminatif dari DinaS secara tersirat belum ada, namun kaum waria masih di golongan A2, bukan seperti PSK yang ada di golongan A1. Dana untuk waria sampai saat ini belum ada, ironisnya pelatihan di wilayah Kabupaten Banyumas pun sudah tidak berjalan selama 2 tahun oleh Dinas. Diskriminasi yang tidak secara langsung dirasakan selain dari Dinas juga muncul saat mereka hanya menjadi alat politik. Contohnya, ketika seorang calon dari partai X yang meminta dukungan dari kaum waria di Kabupaten Banyumas. Hal yang disayangkan ketika kaum waria ternyata hanyalah sebagai objek politik bagi penguasa.

Kelompok minoritas melakukan perlawanan adalah karena untuk mengeliminasi diskriminasi dan dominasi dari kelompok mayoritas. Masyarakat modern semakin sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap diskriminasi kemudian muncul dalam berbagai variasi mulai dari yang berlangsung dengan kekerasan sampai upaya-upaya diskursif. Politik pengakuan (the politics of recognition) dan politik perbedaan (the politics of difference) adalah bentuk-bentuk gerakan pembebasan yang tujuan-tujuan politik kolektifnya terutama didefinisikan dalam terminologi-terminologi kultural, sehingga bagi para pengkritiknya gerakan ini cenderung terkesan tidak terlalu peduli pada isu-isu ketimpangan sosial ekonomi dan ketergantungan politik, meskipun dua isu tersebut jelas besar pengaruhnya pada berlangsungya praktek-praktek ketidakadilan yang mereka lawan itu.

Meskipun kaum waria pada dasarnya adalah pemangku-pemangku hak, termasuk hak minoritas, akan tetapi problematik minoritas hanya dapat dipahami dalam konteks perjuangan untuk pengakuan atas identitas-identitas kolektif. Diskursus HAM kemudian membawa pertanyaan tentang hak-hak apa yang bisa diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas ini. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai mahluk Tuhan dan segala anugerah-Nya sudah seharusnya wajib dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan sendirinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya sebagai manusia. Di tingkat internasional, kelompok LGBT (termasuk waria) sudah lama dikeluarkan dari kategori penyandang ‘cacat mental’. Harapan kaum waria yang masih terus berjalan yaitu mendesak ahli-ahli jiwa untuk ikut membantu menghilangkan stigma homoseksualitas sebagai penyakit jiwa karena masyarakat masih mengaitkan kedua hal tersebut.

Dalam era demokratisasi di Indonesia seperti saat ini, tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seharusnya tidak terjadi. Apalagi Indonesia telah meratifikasi berbagai konvenan Internasional yang berhubungan erat dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti pasal 28G ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Kovenan menentang ‘Penyiksaan atau Tindakan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Lainnya’, Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik harusnya dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menuntut pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak kelompok masyarakat rentan, termasuk waria.

Potret Kehidupan IWAPUR: Melawan Diskriminasi dan Stigma Negatif

Waria merupakan salah satu bagian masyarakat yang mengalami proses sosial disosiatif. Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya dapat diterima secara total. Dalam lingkungan tempat tinggal, mereka terisolir dari keluarga dan teman bermain karena kondisi dirinya sehingga mereka terpaksa mencari teman yang senasib. Di lingkungan beragama juga demikian, dalam beberapa kesempatan mereka belum bisa menunaikan kewajiban mereka sebagai umat beragama seperti sholat, pengajian atau dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Kaum waria pada umumnya masih menerima cibiran, cemoohan dan gunjingan dari masyarakat. Hal ini berdampak pada kehidupan mereka secara sosial, ekonomi bahkan politik serta bisa dikatakan menyangkut setiap aspek kehidupan yang ingin mereka jalani dengan baik. Masalah sosial yang kemudian menjadi hambatan sosial tersebut dialami kaum waria meliputi hampir di seluruh aspek kehidupan sosial seperti dalam hal kesempatan pendidikan, kesempatan bekerja, kesempatan dalam kegiatan keagamaan, kesempatan dalam kehidupan keluarga dan hambatan kesempatan perlindungan hukum.

Permasalahan kaum waria berkaitan dengan kondisi dirinya tersebut mengakibatkan renggangnya hubungan waria dengan lingkungan sosialnya, baik dalam lingkungan kerja, lingkungan beragama maupun lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengakses sumber-sumber yang ada, masih rendahnya pendapatan yang mereka peroleh menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan) dengan baik.

Belum diterimanya waria dalam kehidupan masyarakat berdampak pada kehidupan kaum minoritas ini yang terbatas pada kehidupan hiburan seperti ngamen, ludruk, atau pada dunia kecantikan dan kosmetik dan tidak menutup kemungkinan sesuai realita yang ada, beberapa waria menjadi pelacur untuk memenuhi kebutuhan materiel maupun biologis. Padahal solusi untuk kaum waria sudah nyata tercantum pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Solusi bagi kaum waria ini telah dirumuskan dan muncul di permukaan, namun belum direalisasikan sepenuhnya. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu pilihan bijak, ketika ini direalisasikan dengan memberikan kesempatan bagi para transgender untuk berkativitas di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan dengan damai dan tenteram di tengah-tengah para heteroseksual.

Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tentu dapat bercermin ketika melihat potret kehidupan kaum waria di Kabupaten Banyumas. Masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kampung Dayak dan sekitarnya sudah dapat menerima keberadaan kaum waria. Perlakuan diskriminatif terhadap kaum waria di Kampung Dayak ini tidak terlalu banyak tampak. Kaum waria di Kabupaten Banyumas menegaskan bahwa masyarakat sekitar sangat welcome akan keberadaanya.

“Setiap lebaran kami dikasih uang dan baju oleh toko yang biasa jadi tempat mangkal. Itu jadi ungkapan terima kasih pemilik toko karena kita udah jagain tokonya, padahal kita mangkal.” (Wawancara dengan Dian, Ketua Ikatan Waria Purwokerto)

Penerimaan masyarakat Kampung Dayak terhadap kaum waria yang tinggal disana sangat positif. Hal ini sangat berbeda ketika melihat penerimaan masyarakat yang negaif terhadap kaum waria yang berdomisili di daerah-daerah lain.

“Disini kami diterima oleh masyarakat. Kalau mau mangkal dan lewat rumah warga pasti selalu diingetin jangan lupa makan. Setiap ada kerja bakti juga kami selalu diundang, tapi karena kami jarang bangun pagi sehabis mangkal, ya kami kasih sumbangan rokok aja.”
(Wawancara dengan Dian, Ketua Ikatan Waria Purwokerto)

Kehidupan kaum waria tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya. Mencuci baju, memasak, dan bersosialisasi dengan masyarakat tetap dilakukan disamping melakukan persiapan mereka setiap malam untuk “mangkal” atau bekerja di salon. Satu kutipan yang terdapat di kamar Ito (seorang aktivis LSM yang dianggap sebagai ibu dari para waria di Kampung Dayak) bertuliskan di dinding “meski perih dalam keterbatasan tetap ku nikmati juga.” Setiap harinya kaum waria berjuang untuk bertahan hidup di bawah keterbatasan ekonomi.
Satu poin penting yang dapat dipelajari oleh kaum waria adalah rasa toleransi dan kekeluargaannya. Hal ini yang turut memperkuat jaringan kaum waria di berbagai daerah. Segala informasi terkait permasalahan dan aktivitas kaum waria dapat cepat diinformasikan, misalnya, jika ada waria yang meninggal dunia atau undangan pertemuan-pertemuan. Permasalahan ekonomi juga dapat diselesaikan karena adanya rasa toleransi antar kaum waria. Waria yang masih muda sering memberikan uang untuk waria yang sudah tua.

IWAPUR: Antara Ada dan Tiada

Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) berdiri pada tahun 2004 sampai sekarang dan memiliki basecamp di Kampung Dayak, RT / RW 04/10, Kelurahan Karangklesem,Purwokerto. Para waria di Kampung Dayak ini tinggal pada bilik-bilik tembok rumah kosan sederhana. Hal yang sangat kontras ketika keluar dari Kampung Dayak dengan disambut oleh megahnya Taman Kota Andang Prangenan Purwokerto.

Arus Pelangi sebagai salah satu LSM di Purwokerto memulai pendampingan terhadap IWAPUR sejak tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2009 sampai sekarang, IWAPUR didampingi oleh LSM bernama Graha Mitra. Saat ini, setiap aktivitas dan permasalahan kaum waria di Kabupaten Banyumas selalu mendapat pendampingan dari LSM Graha Mitra. Salah satu anggota LSM Graha Mitra yang bernama Ito pun akhirnya dijuluki sebagai ibu bagi para waria yang tergabung dalam IWAPUR.
Pada dasarnya, ketika para waria di Kabupaten Banyumas melakukan aktivitas, mereka membawa identitas sebagai anggota IWAPUR. Namun, roda organisasi sudah tidak berjalan lagi sejak pergantian kepemimpinan. Meskipun IWAPUR vakum, namun masih dianggap tetap ada. Hal ini diibaratkan bahwa IWAPUR hanya sebagai bendera bagi para waria di Kabupaten Banyumas.

Sulitnya mencari pengurus yang berkomitmen adalah faktor yang menghambat lahirnya kembali IWAPUR. Hal tersebut dikarenakan tidak menetapnya anggota dan pengurus. Kadang-kadang para waria nomaden, berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan hidupnya mobile tergantung kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, kondisi yang dimaksud artinya apakah waria tersebut mendapat masalah atau tidak.
Keberadaan IWAPUR antara ada dan tiada pada dasarnya tidak dipermasalahkan oleh para anggotanya. Satu hal yang penting adalah bagaimana mereka tetap eksis di tengah masyarakat sehingga bendera IWAPUR tetap hidup dan dikenal oleh kelompok waria lain, pemerintah, dan masyarakat luas. Di lingkup eksternal nama IWAPUR akan tetap berkumandang meskipun organisasi ini masih perlu mendapat perubahan yang lebih baik lagi di tingkat internal.
Eksistensi Ikatan Waria Purwokerto (IWAPUR) sebagai Representasi Kaum Waria di Kabupaten Banyumas

Kehidupan manusia secara nyata selalu dapat tergambarkan dalam proses-proses sosial yang terjadi dan terdapat dalam masyarakat. Kita memahami bahwa setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, masing-masing individu lahir dengan kebutuhan reguler untuk menjalin hubungan. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam komunikasi antar individu, kelompok maupun organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, waria sebagaimana merupakan individu maupun kelompok juga tidak lepas dari interaksi sosial dengan lingkungan sosialnya.
Setiap manusia melakukan suatu aktivitas bagi diri sendiri atau kelompoknya agar tetap eksis dan bertahan hidup. Hal tersebut juga dilakukan oleh kaum waria di berbagai daerah yang tercermin dalam setiap aktivitas mereka agar tetap eksis di tengah masyarakat. Bukan hanya eksistensi, namun kaum waria juga melakukan perjuangan dalam melawan diskriminasi dan stigma negatif oleh masyarakat. Suatu kondisi yang menarik untuk diketahui adalah bagaimana kaum waria sebagai kelompok minoritas tersebut dapat mempertahankan eksistensi dan melakukan perjuangannya di bawah bayang-bayang kelompok mayoritas.

Keberadaan kaum waria di tengah masyarakat saat ini tidak lagi menjadi hal yang asing. Hal yang sangat kontras adalah ketika sampai saat ini jumlah waria semakin hari semakin bertambah, terutama di kota-kota besar. Hal yang menjadi tantangan bagi kaum waria adalah bagaimana mereka tetap melakukan aktivitas positif di mata masyarakat seiring bertambahnya kuantitas kelompok minoritas ini.

Kemunculan beberapa kelompok organisasi waria diawali seiring dengan suasana demokrasi yang berkembang belakangan ini di Indonesia. Beberapa organisasi waria pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif kaum waria. Mayoritas tujuan kemunculan organisasi waria ini adalah ingin menyuarakan suara-suara perih kaum waria (secara khusus) dan kaum homoseksual (secara umum) yang selama ini ditindas oleh wacana mainstream (agama dan negara).

Organisasi-organisasi waria di Indonesia saling berjejaring dan memiliki ikatan toleransi yang kuat. Namun hal tersebut umumnya ditemukan dalam pertemuan-pertemuan informal, misalnya saling mengunjungi markas mereka masing-masing. Pada umumnya, pertemuan-pertemuan formal sering juga dilaksanakan tetapi hanya diprakarsai oleh jaringan satu founding. Misalnya, IWAPUR diundang dalam pertemuan formal bersama beberapa kelompok waria lainnya karena termasuk dalam satu LSM dan didukung oleh salah satu founding. Saat ini, LSM Graha Mitra yang mendampingi IWAPUR memiliki founding yang berasal dari Swiss yaitu Global Found Aids, Tubercolosis, and Malaria (GFATM).

Sosialisasi mengenai HIV/AIDS selalu didapatkan oleh kaum waria, khususnya di Kabupaten Banyumas. Namun, kaum waria di Kabupaten Banyumas telah apatis jika ada peringatan hari HIV/AIDS dengan turun ke jalan atau mengikuti acara-acara yang besar seperti Malam Renungan AIDS Nusantara (MERAN). Menurut mereka, peringatan HIV/AIDS selama ini hanya acara hura-hura, tetapi yang “sakit” tidak diperhatikan.
Dinas Sosial Kabupaten Banyumas sering melakukan kerjasama dengan kaum waria, khususnya dalam pelatihan-pelatihan tata boga dan kecantikan. Namun, umumnya pelatihan-pelatihan tersebut tidak ditindaklanjuti dan hanya sebagai formalitas saja. Kaum waria di Kabupaten Banyumas sangat berminat dengan hasil-hasil pengetahuan yang didapatkan oleh setiap pelatihan-pelatihan, namun berhenti ketika niat terbentur oleh modal yang harus dikeluarkan.

IWAPUR merupakan wadah dalam merepresentasikan perjuangan kaum waria agar diterima oleh masyarakat. Pada umumnya, penerimaan masyarakat terhadap kaum waria masih tergolong lemah. Namun, marjinalisasi yang kaum waria alami ternyata dapat diatasi dengan aktivitas positif mereka di tengah masyarakat. IWAPUR sebagai representasi kaum waria di Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih dalam keadaan yang normal, artinya belum ada diskriminasi hingga berujung kekerasan. Hal ini dipertegas oleh kaum waria di Kabupaten Banyumas bahwa mereka akan aman selama tidak ada Front Pembela Islam (FPI) dan preman-preman yang berkeliaran.

Kaum Waria di Kabupaten Banyumas yang bernaung dalam IWAPUR pun turut aktif dalam aktivitas positif di tengah masyarakat. Tidak hanya “mangkal” dan “nyalon”, namun kaum waria di Kabupaten Banyumas pun berusaha untuk dapat diterima dalam struktur masyarakat yang majemuk. Aktivitas sosial, olahraga, hingga aktif mengikuti seminar dan pelatihan dilakoni oleh kaum waria di Kabupaten Banyumas. Khususnya dalam kegiatan olahraga, kaum waria di Kabupaten Banyumas memiliki prestasi di cabang olahraga sepak bola dan voli dengan timnya yang bernama Klub Rajawali. IWAPUR juga turut memperjuangkan tuntutannya pada saat public hearing ke DPRD Kabupaten Banyumas perihal KTP bagi kaum waria yang mayoritas pendatang.

Partisipasi dalam kegiatan sosial juga sering dilakukan oleh IWAPUR. Misalnya, saat pasca gempa Yogya beberapa waktu yang lalu, IWAPUR bersama kelompok waria lain di berbagai daerah dan bekerjasama dengan para mahasiswa di Yogyakarta melakukan kegiatan potong rambut bagi para pengungsi. Selain itu, IWAPUR juga turut aktif membantu pembangunan salah satu Masjid di Brebes dan berhasil mengumpulkan dana yang melebihi target.

PENUTUP

Pelanggaran terhadap HAM terjadi pada kaum waria sebagai kelompok yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari kelompok mayoritas atau dominan dalam masyarakat. Konstruksi negatif terhadap kaum waria yang berasal dari masyarakat menciptakan pelanggaran hak-hak kelompok minoritas ini di berbagai aspek hak asasi manusia, yakni dalam aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena diskriminasi terhadap kaum waria merupakan suatu fakta nyata yang tidak dapat ditolak eksistensinya di masyarakat. Belum banyak orang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan kaum waria yang sesungguhnya karena mayoritas masyarakat hanya melihat perilaku menyimpang dari kelompok minoritas ini berdasarkan dogma agama dan budaya yang diyakini. Oleh karena itu, beberapa organisasi waria muncul atas dasar untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif kaum waria.

Tujuan kemunculan organisasi waria ini adalah ingin menyuarakan suara-suara perih secara khusus untuk kaum waria dan kaum homoseksual pada umumnya, dimana selama ini ditindas oleh wacana mainstream (agama, budaya dan negara). Wacana dan stigma negatif terhadap kaum waria menciptakan suatu masalah yang cukup kronis. Dengan demikian, masalah waria memerlukan penanganan oleh pemerintah, masyarakat, maupun oleh kelompok waria itu sendiri.

Permasalahan waria pada umumnya merupakan permasalahan global, baik secara psikologis, sosial, dan psikiatris. Oleh karena itu, penanganan permasalahannya perlu pendekatan sosial psikologis dan medis pskiatris. Jika ditinjau dari kesejahteraan sosial, waria memiliki permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan suatu penaganan terpadu. Masalah kesejahteraan sosial waria belum sepenuhnya terpecahkan, khususnya yang menyangkut identitas gender, dimana mereka menginginkan pengakuan secara hukum, baik dari masyarakat maupun Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Hikmat. “Hak Minoritas dan Peran Negara: Menguji Argumen Multikulturalisme.” Makalah untuk Diskusi Komunitas Salihara, Jakarta.

Karina, Nina. “Penyimpangan Identitas dan Peran Jender: Pendekatan Penelitian Masalah Kesejahteraan Sosial Waria.” Informasi, No. 01, Vol. 12 (2007): 44-45.

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Putra, 1990.

Kymlicka, Will. Kewargaan Multikultural. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.

Koeswinarno. Hidup Sebagai Waria. Yogyakarta: LKIS, 2004.

Oetomo, D. Memberi Suara pada yang Bisu. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Penyimpangan. Jakarta: Rajawali,1988.

Sukamto, Agus. “Aktualisasi Identitas Kaum Waria Dalam Pertunjukan Ludruk.” Dewa Ruci, No. 2, Vol. 6 (2010): 328.

Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wibisono, B Kunto. Komunitas Waria Belum Mendapatkan Kesempatan Kerja Layak. Antara, 4 Desember, 2009. http://jurnalhaji.antara.co.id/berita/1259879690.

Widayanti, Titik. Politik Subaltern Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta: Megatama, 2009.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Diakses pada 3 Juli 2011 pukul 02.11 WIB. http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_uu/UUNo.39Th1999ttgHakAsasiManusia.pdf.

Demokrasi Adalah Sebuah Pemerintahan Dari Rakyat,” Scribd, http://www.scribd.com/doc/56711617.

“Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT Advokasi Kasus Kekerasan terhadap Vera (Alias Zaenudin) di Purwokerto.” www.aruspelangi.or.id/statement/kertasposisi_kasus-vera.pdf.

“Masalah Sosial budaya.” Warta Warga: Student Journalism. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/masalah-sosial-budaya-13

Tulisan ini berupa jurnal dalam topik Gender dan Politik.  Namun, dalam penulisan jurnal ini lebih dikontekskan dengan menggunakan kajian Politik Identitas dan Multikulturalisme. Sebelumnya, saya sebagai penulis berterima kasih atas pihak-pihak yang telah membantu, yakni Manuel Jeghesta Nainggolan sebagai partner penelitian di lapangan, Ibu Triana Ahdiati, M.Si sebagai dosen pembimbing, Kak Ito sebagai informan kunci, dan teman-teman waria dimanapun kalian berada.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: