Pemikiran Gayatri Spivak Tentang Subaltern dan Refleksinya pada Kasus Diskriminasi terhadap Bangsa Moro di Filipina.

suara3Gayatri Spivak Chakravorty lahir di Calcutta, India pada 24 Februari 1942. Pada tahun 1983, Spivak membuat artikel yang berjudul “can subaltern speak?”. Artikel tersebut dilatar belakangi dari peristiwa gantung diri yang dilakukan oleh adik neneknya yang bernama Bhuvaneswari. Bhuvaneswari adalah salah satu anggota kelompok yang terlibat dalam perjuangan bersenjata bagi kemerdekaan India. Keputusan untuk menggantung diri tersebut diambil karena Bhuvaneswari tidak mampu melakukan pembunuhan politik yang dipercayakan oleh kelompoknya. 

 

A. Subaltern dalam Pemikiran Gayatri Spivak.

Subaltern merupakan kata yang digunakan oleh Gramsci sebagai penunjuk terhadap kelompok inferior.[1] Subaltern diartikan sebagai kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni dari kelas-kelas yang berkuasa. Kelas-kelas yang berkuasa tersebut melakukan eksploitasi dan penindasan terhadap kelompok inferior.

Menurut Spivak, subaltern merupakan kelompok-kelompok yang mengalami penindasan oleh kelas penguasa. Gayatri Spivak menjelaskan mengenai eksploitasi kaum tertindas dengan menggunakan analisis Marxis. Spivak menekankan bahwa eksploitasi terhadap kaum tertindas disebabkan adanya dominasi struktural. Dominasi struktural tersebut muncul dari suatu sistem pembagian kerja internasional. [2]

Dalam sistem pembagian kerja internasional, segala bentuk representasi harus datang dari posisi istimewa atau kekuasaan. Posisi istimewa atau kekuasaan tersebut muncul karena adanya kesempatan, pendidikan, kewarganegaraan, kelas, ras, gender dan lokasi. Dalam hal ini, Spivak menyebutnya sebagai kekerasan epistemis.

Dalam praktik kolonialisme, suara masyarakat terjajah dalam menunjukkan eksistensinya sering terbendung oleh jejaring kekuasaan yang diciptakan rezim penjajah. Posisi subaltern kemudian selalu tersisih karena proyek penjajahan akan dilanjutkan oleh masyarakat terjajah lainnya yang mewarisi pola pikir kolonial. Oleh sebab itu, posisi subaltern akan terus ditekan dengan berbagai praktik penjajahan gaya baru yang terus direproduksi.

Gayatri Spivak mempertanyakan peran intelektual pasca kolonial yang sering dikaitkan dengan masyarakat yang mengalami penindasan ataupun ketidakadilan. Spivak mengecam dan memperingatkan kepada intelektual pasca kolonial tentang bahaya klaim mereka atas suara-suara dari kelompok yang tertindas. Menurut Spivak, seorang yang intelek tidak mungkin dapat mengklaim dan meromantisir kemapuan intelektual mereka untuk mencari perhatian dari kelompok inferior demi suatu tujuan pragmatis. Tindakan-tindakan intelektual tersebut bagi Gayatri Spivak justru bersifat kolonial. Menurut Spivak, hal tersebut menyamaratakan atau dalam istilah Gramsci menghegemoni keberagaman kelompok-kelompok yang tertindas.

Menurut Spivak, suara dari para kaum tertindas atau subaltern tidak akan dapat dicari karena para kaum tertindas tidak bisa bicara. Oleh karena itu, Spivak mengatakan bahwa kaum intelektual harus hadir sebagai pendamping atau orang yang mewakili kelompo-kelompok yang tertindas tersebut. Spivak menyarankan kaum intelektual seharusnya lebih banyak bertindak secara nyata untuk memperjuangkan kelompok-kelompok subaltern dari pada hanya berfikir atau berbicara saja.

 

B. Refleksi Pemikiran Spivak mengenai Subaltern pada Kasus Diskriminasi terhadap Bangsa Moro di Filipina.

Suku Moro merupakan suku muslim mayoritas yang berada di Mindanao, salah satu pulau di Filipina. Meskipun menjadi suku mayoritas di Mindanao, namun Suku Moro merupakan suku minoritas di Filipina. Hal tersebut menyebabkan Suku Moro sering mendapat perlakuan diskriminasi dari penduduk bahkan pemerintah Filipina yang mayoritas beragama Kristen/Katolik. Pertentangan yang keras datang dari pemerintah Filipina yang terus berusaha menginginkan agar seluruh Filipina termasuk Pulau Mindanao menjadi beragama Kristen/Katolik.

Suku Moro mendapat banyak masalah yang berasal dari tekanan Pemerintah Filipina. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah diskriminasi, pengabaian hak-hak minoritas maupun perbedaan akses untuk menikmati hasil-hasil bumi yang digali di wilayah bangsa Moro. Integrasi paksa Muslim Moro ke dalam mayoritas Katolik Filipina pada akhirnya berdampak pada berlangsungnya dominasi, hegemoni dan kontrol yang represif dari pemerintah Filipina yang mewakili kepentingan mayoritas. Marginalisasi dan deprivasi secara konstan yang dialami suku Moro sebagai akibat hegemonisasi di atas berakibat munculnya pemberontakan terhadap pemerintah Filipina yang terwujud dalam berbagai gerakan separatisme.

Menurut Spivak, subaltern adalah kaum minorotas yang akan dihegemoni oleh kaum mayoritas. Dalam hal ini, suku Moro dihegemoni oleh pemerintah Filipina agar melebur bersama kelompok mayoritas yang beragama Kristen/Katholik. Penghegemonian ini membuat bangsa Moro melakukan perlawanannya yakni dengan adanya pemberontakan-pemberontakan, dimana hal itu bagian dari politik identitas sebagai alat, agar apa yang diinginkan dapat terwujud yakni menjadi bangsa yang tetap mempertahankan budaya dan ajaran Islam mereka.


[1] http//:komitenasionalindonesia.wordpress.com

[2] http//:postkolonialweb.org/poldiscourse/spivak/spivak2/html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: